Palembang,– Komisi Informasi (KI) Sumatera Selatan melanjutkan kegiatan visitasi E-Monev (Evaluasi Monitoring) Badan Publik tahun 2025 dengan mengunjungi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, Senin (3/11/2025).
Kunjungan ini dilakukan lima komisioner KI Sumsel, yakni Ketua Joemarthine Chandra, Haidir Rohimin, Hadi Prayogo, Yoppy Van Houten, dan Muhammad Fathoni. Turut hadir pula 11 BPS kabupaten/kota, di antaranya Palembang, Muara Enim, Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), Lahat, Prabumulih, Lubuk Linggau, dan Ogan Komering Ilir (OKI). Sementara itu, BPS Musi Banyuasin (Muba), Empat Lawang, dan OKU Timur mengikuti secara daring.
Kepala BPS Sumsel, Wahyu Yulianto, dalam sambutannya menegaskan kesiapan lembaganya dalam menjaga keterbukaan informasi publik.
“Kami sangat siap. Ini sudah menjadi standar di BPS Sumsel dan juga di kabupaten/kota. Bagi kami, ukuran keberhasilan bukan hanya data yang akurat, tapi juga pelayanan publik yang prima dan transparansi informasi,” ujar Wahyu.
Menurutnya, BPS memandang keterbukaan informasi sebagai bagian dari tanggung jawab moral kepada masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran di BPS Sumsel berkomitmen memastikan akses informasi publik tetap mudah dan cepat.
Ketua KI Sumsel Joemarthine Chandra menjelaskan, hasil verifikasi sementara menunjukkan BPS kabupaten/kota di Sumsel memiliki nilai rata-rata tinggi dalam indeks keterbukaan informasi.
“Hampir seluruh BPS kabupaten/kota berada dalam kategori informatif, dengan nilai antara 90 hingga 100. BPS Sumsel sendiri termasuk dalam kategori lembaga vertikal bersama KPU dan Bawaslu,” kata Joemarthine Chandra.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tahapan berikutnya akan melibatkan presentasi dan penilaian lanjutan dari masing-masing badan publik.
Dalam sesi presentasi, BPS Sumsel memaparkan lima indikator utama penilaian, yakni digitalisasi, jenis informasi, kualitas informasi, komitmen organisasi, serta sarana dan prasarana. Hampir semua BPS kabupaten/kota menunjukkan kesamaan standar, dengan penyesuaian berdasarkan kondisi geografis dan kearifan lokal masing-masing.
Wakil Ketua KI Sumsel, Haidir Rohimin, menilai capaian tersebut menggambarkan konsistensi BPS dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
“Hampir semua kuesioner terjawab dengan baik dan sesuai harapan tim penilai. BPS menjadi contoh lembaga yang serius menjaga prioritas pelayanan dan keterbukaan informasi,” ujarnya.
KI Sumsel berencana memplenokan hasil visitasi dan menegaskan bahwa BPS Sumsel berpotensi menjadi salah satu badan publik paling informatif di tahun 2025. *