Oplus_131072
PALEMBANG, – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Selatan menjadi partai politik pertama yang menerima audiensi Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumatera Selatan terkait penguatan keterbukaan informasi publik.
Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat DPW PKB Sumsel, Senin (8/6/2026), dibuka oleh Wakil Ketua KIP Sumsel Haidir Rohimin. Dalam kesempatan itu, Haidir menegaskan pentingnya keterbukaan informasi bagi seluruh badan publik, termasuk partai politik yang menerima dan mengelola dana publik.
Haidir menjelaskan, KIP Sumsel memiliki tugas menyelesaikan sengketa informasi sekaligus mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Alhamdulillah, ini menjadi kunjungan silaturahmi pertama KIP Sumsel ke partai politik. Kami berharap sinergi antara KIP dan PKB dapat terus terjalin dengan baik,” kata Haidir.
Menurut dia, PKB merupakan salah satu partai politik yang dinilai memiliki kepedulian terhadap keterbukaan informasi publik. Karena itu, KIP mendorong PKB untuk berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (e-Monev) keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan setiap tahun.
Dalam e-Monev tersebut, badan publik akan dinilai berdasarkan sejumlah indikator, termasuk ketersediaan website, keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pemenuhan berbagai aspek pelayanan informasi publik.
“PKB bisa menjadi contoh bagi partai politik lainnya dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Partai-partai besar perlu ikut terlibat dan menunjukkan komitmennya terhadap transparansi,” ujar Haidir.
Sementara itu, Komisioner KIP Sumsel Hadi Prayogo mengatakan pihaknya mengapresiasi sambutan yang diberikan PKB dalam audiensi tersebut.
“Dari 10 partai politik yang ada, PKB menjadi yang pertama menerima audiensi dari KIP. Kami berterima kasih karena PKB terbuka dan memahami fungsi serta tugas KIP,” katanya.
Senada dengan itu, Komisioner KIP Sumsel Yoppy Van Houten menyebut audiensi dengan partai politik merupakan bagian dari upaya memperluas pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik.
Menurut dia, berbagai lembaga, mulai dari kepolisian, madrasah, hingga partai politik, perlu berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.
“Kami berharap seluruh badan publik, termasuk partai politik, dapat ikut serta dalam mendorong budaya keterbukaan informasi,” ujarnya.
Ketua DPW PKB Sumsel Nasrul Halim menyambut baik kunjungan KIP Sumsel dan berharap kerja sama yang terjalin dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
“Kami berterima kasih atas kunjungan Komisioner KIP Sumsel. Sebagai partai politik, kami menyadari pentingnya keterbukaan informasi dan berharap PKB dapat menjadi contoh bagi partai politik lainnya,” kata Nasrul.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap partai politik.
Wakil Ketua I DPW PKB Sumsel, Antoni, juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi kebutuhan di era digital saat ini. Menurut dia, luasnya cakupan organisasi dan aktivitas partai menuntut adanya sistem informasi yang terbuka dan mudah diakses masyarakat.
“Informasi sangat penting di era sekarang. Melalui silaturahmi ini, kami berharap kerja sama dengan KIP Sumsel dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bersama,” kata Antoni.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan partai politik di Sumatera Selatan serta mendorong partisipasi aktif partai dalam program monitoring dan evaluasi yang dilakukan KIP Sumsel.**
Penulis: arn/rd/kip
Editor : redaksi